Komisi Penyiaran Indonesia diamanatkan UU Penyiaran untuk melindungi kelompok marjinal di sektor penyiaran

TIL. Gua kira urusan KPI itu cuma nyensor nenen sapi & patung. Oh well, kita juga punya UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pengapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, tapi tahu sendiri lah nyebut Papua monyet/teriak anti Cina nggak pernah disentuh hukum.

KPI seolah mirip dengan banyak orang di luar sana yang percaya dengan teori konspirasi, bahwa LGBT merancang agenda tertentu untuk merusak adab, mengubah orientasi seksual, menularkan penyakit, dan sebagainya.

Ya... di Indonesia gitu lho. Kalau dari awal aja KPI ngaceng dengan nenen sapi, ya sudah nggak berharap isinya orang liberal kan, sudah jelas konservatif. Masih untung wajah ce nggak di blur. Padahal kita ya nggak kekurangan orang liberal di pemerintahan, kalau yang dipilih jadi orang-orang KPI nya konservatif ya sama aja seperti bilang "oh kita pEdUli kok ama non-muslim" tapi pejabat yang dipilih untuk ngurusi non-muslim malah muslim, hon-hon.